Kajen, 30 Januari 2023 – Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan Rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Pekalongan. Acara ini dihadiri oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, SE, MM, Wakil Bupati H. Riswadi, SH, kepala perangkat daerah, perwakilan masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Acara rapat ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang sangat penting. Melalui forum ini, pemerintah berupaya untuk memastikan penyusunan RKPD lebih inklusif dan mampu mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dokumen yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik, transparan, serta akuntabel.

Isi Rapat

Rapat ini difokuskan pada tiga isu strategis utama yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025, yaitu:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) – Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih merata, serta pelatihan kerja yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Langkah ini penting dalam menciptakan SDM yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

2. Reformasi Birokrasi – Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemerintah berencana untuk menerapkan reformasi birokrasi yang lebih efisien, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat layanan, mengurangi proses administrasi yang berbelit, serta meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif.

3. Peningkatan Kerukunan Hidup dan Budaya Gotong Royong – Pemerintah berupaya untuk memperkuat kohesi sosial melalui kerukunan antarumat beragama dan budaya gotong royong. Inisiatif ini akan diwujudkan melalui program-program sosial yang mengedepankan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan bersama, termasuk penanganan bencana dan pengentasan kemiskinan.

Mengapa Acara Ini Penting?  

Rapat Konsultasi Publik ini memiliki peran strategis dalam memastikan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Keterlibatan publik dianggap krusial untuk menghasilkan RKPD yang tidak hanya memenuhi target-target pembangunan, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Partisipasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata.

Materi yang Disampaikan  

Materi yang dipaparkan dalam forum ini meliputi capaian pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Pekalongan, serta arah kebijakan yang akan diambil pada tahun 2025. Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain:

• Peningkatan kualitas pendidikan dan akses layanan kesehatan.

• Pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM dan pertanian.

• Pengembangan infrastruktur publik dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

• Pengentasan kemiskinan melalui program-program yang terarah dan berkelanjutan.

Bagaimana Jalannya Rapat?  

Rapat berlangsung secara interaktif, dengan peserta yang aktif memberikan masukan dan saran. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah kebutuhan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan, yang dinilai masih kurang merata. Selain itu, peserta juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang nyata, dengan digitalisasi layanan sebagai salah satu langkah utama untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah dalam melayani masyarakat.

Notulensi Rapat  

Berdasarkan notulensi rapat, beberapa poin penting yang dicatat antara lain:

• Penguatan program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

• Percepatan digitalisasi layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan usaha, guna mempermudah akses masyarakat dan dunia usaha.

• Penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian yang berbasis pada potensi lokal.

• Peningkatan program-program sosial untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama dan membangun budaya gotong royong.

Dengan berakhirnya forum ini, pemerintah berharap hasil-hasil rapat dan masukan dari masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan dan desa yang akan dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata di Kabupaten Pekalongan.