Pada Kamis, 5 September 2024, Bapperida mengadakan rapat penting di Ruang Amarta untuk membahas “Laporan Dokumen Kajian Potensi Keberlanjutan Penghidupan Masyarakat Terdampak Relokasi Simonet dan Kawasan Kumuh Pesisir Wonokerto.” Rapat yang berlangsung sejak pukul 09:00 ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Bapak Ainur Rofik (Sekban), Bapak Widi (Kabid Ekin), berbagai kepala OPD, serta beberapa akademisi dan mahasiswa dari UIN, UPGRIS, dan UNIKAL. Pertemuan ini difokuskan pada diskusi mengenai keberlanjutan hidup masyarakat yang terdampak banjir rob di Dusun Simonet dan mereka yang bermukim di kawasan kumuh bantaran Sungai Mrican. Acara ini dipimpin oleh Mahasiswa dari UIN, UPGRIS, dan UNIKAL.

Latar Belakang dan Isi Kajian

Kajian yang dibahas dalam rapat ini disusun untuk mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak relokasi, menganalisis rencana keberlanjutan hidup mereka di kawasan baru, serta mengevaluasi dukungan infrastruktur dan layanan umum yang dapat memperkuat penghidupan jangka panjang. Mengingat bahwa bencana banjir rob telah menyebabkan kerusakan parah pada wilayah pesisir Pekalongan, termasuk Dusun Simonet yang hampir tenggelam sepenuhnya, relokasi menjadi satu-satunya solusi untuk menjaga keselamatan warga. Namun, relokasi ini membawa tantangan baru, terutama dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat di tempat tinggal baru.

Kajian ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat terdampak. Warga yang sebelumnya bergantung pada kegiatan nelayan dan pertanian pesisir, kini kehilangan mata pencaharian mereka dan menghadapi kesulitan ekonomi di lingkungan baru. Selain itu, warga yang tinggal di kawasan kumuh bantaran sungai juga dihadapkan pada ancaman banjir dan kondisi sanitasi yang tidak memadai, yang mengakibatkan mereka harus direlokasi guna meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi risiko bencana.

Masukan dan Diskusi dari Para Peserta Rapat

Diskusi berlangsung produktif dengan masukan dari berbagai pihak yang hadir, memberikan pandangan komprehensif terkait isu keberlanjutan hidup bagi masyarakat terdampak relokasi:

1. Dukungan Ekonomi dan Pelatihan: Perwakilan dari BAZNAS menegaskan pentingnya dukungan ekonomi yang berkelanjutan. Bantuan modal dan kursus keterampilan dianggap sebagai solusi mendasar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak. Dalam diskusi ini, BAZNAS menekankan bahwa aspek ekonomi harus menjadi prioritas utama, karena ketahanan ekonomi akan mendukung sektor lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan.

2. Kebutuhan Integrasi Sosial: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyampaikan pentingnya dukungan dalam proses integrasi sosial bagi warga yang pindah ke Desa Tratebang. Bagi warga yang bersedia menjadi bagian dari Desa Tratebang, bantuan akan disediakan untuk mendukung proses adaptasi mereka. Namun, bagi yang memilih untuk tidak bergabung secara administratif, terdapat kendala dalam penyaluran bantuan, yang akan menjadi perhatian PMD untuk diatasi dalam kebijakan mendatang.

3. Fasilitas Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar: Dari Dinas Perkim LH, diungkapkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, seperti akses air bersih dan sanitasi di kawasan relokasi. Dinas Perkim LH juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah secara bertanggung jawab agar wilayah relokasi tidak menjadi kumuh kembali. Mereka mengusulkan kolaborasi dengan kampus-kampus dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi terkait pengelolaan limbah.

4. Peluang Ekonomi melalui Wisata Mangrove: Perwakilan dari Dinas Sosial Bapperida menambahkan potensi pengembangan wisata mangrove di kawasan relokasi sebagai sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat terdampak. Pengembangan wisata ini tidak hanya diharapkan mampu menarik wisatawan, namun juga menjadi sumber pendapatan baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Saran ini disambut baik dan diusulkan untuk dimasukkan dalam rencana aksi ke depan.

5. Tantangan Pendidikan: Masyarakat terdampak relokasi, terutama di kalangan kepala keluarga, didominasi oleh pendidikan dasar. Berdasarkan data, sekitar 67% dari kepala keluarga di daerah terdampak hanya tamat SD, sementara sebagian kecil tidak menempuh pendidikan formal. Hal ini berdampak langsung pada daya saing mereka dalam mencari pekerjaan baru di lingkungan relokasi. Oleh karenanya, terdapat usulan dari pihak akademisi yang hadir untuk memberikan pelatihan dan kursus keterampilan yang relevan, agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka dan beradaptasi lebih baik di tempat yang baru.

6. Kondisi Sosial dan Kesehatan Masyarakat: Sebagian warga yang direlokasi mengeluhkan kesulitan akses terhadap layanan kesehatan. Walaupun sekitar 71% menyatakan bahwa mereka bisa menjangkau layanan kesehatan, sisanya menghadapi kendala jarak dan biaya transportasi untuk mengakses fasilitas kesehatan terdekat. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, yang berencana memperluas fasilitas kesehatan di sekitar wilayah relokasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan medis.

Pentingnya Rapat dan Rencana Tindak Lanjut

Rapat ini menjadi langkah krusial dalam menyatukan berbagai pihak terkait dan membahas strategi kolaboratif untuk mendukung keberlanjutan hidup masyarakat terdampak. Dengan hasil diskusi yang komprehensif, Bapperida dan dinas terkait berencana untuk menindaklanjuti rekomendasi ini, terutama dalam hal penyediaan pelatihan keterampilan, bantuan modal, pengembangan wisata berbasis lingkungan, serta peningkatan akses infrastruktur dasar.

Diharapkan, hasil dari kajian dan pembahasan rapat ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak relokasi, sekaligus mendorong ketahanan sosial dan ekonomi jangka panjang di kawasan relokasi. Sinergi yang kuat antara Bapperida, instansi terkait, dan masyarakat sendiri merupakan kunci dalam mewujudkan keberlanjutan hidup yang mandiri dan sejahtera bagi masyarakat terdampak.