Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, bertempat di Kota Kajen, Kabupaten Pekalongan, dilaksanakan Rapat Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (RAD-API) Kabupaten Pekalongan tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pejabat daerah, serta perwakilan masyarakat. Konsultasi ini dipimpin oleh Ir. Ratna Budiarti, S.T., M.Si, Trida Ridho Fariz, S.Si., M.Sc, dan Jassica Listyarini, S.Si., yang bertindak sebagai pembicara utama.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Rapat ini diselenggarakan di Ruang Rapat Indraprasta Bapperida Kab. Pekalongan pada tanggal 29 Agustus 2024. Para peserta rapat berkumpul untuk mendiskusikan penyusunan rencana aksi yang bertujuan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang sudah semakin nyata dirasakan di berbagai sektor di Kabupaten Pekalongan.

Isi dan Fokus Utama Rapat

Rapat ini bertujuan untuk memaparkan serta mendiskusikan sejumlah langkah adaptasi yang harus segera diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi perubahan iklim. Berdasarkan analisis risiko dan kerentanan, Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling besar oleh perubahan iklim di sektor-sektor seperti air, pertanian, kesehatan, pesisir, dan kebencanaan.

1. Sektor Air:

- Penurunan kualitas air di berbagai kecamatan menjadi salah satu tantangan utama. Analisis yang dilakukan menunjukkan penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dari nilai 61,29 pada tahun 2022 menjadi 57,53 pada tahun 2023. Kekeringan melanda 9 kecamatan, termasuk di Desa Legokkalong, Kecamatan Doro, dan Sragi, menyebabkan defisit air.

2. Sektor Pertanian:

- Perubahan iklim berdampak pada pola tanam dan gagal panen di Kabupaten Pekalongan. Wilayah ini mengalami banjir dan kekeringan yang mempengaruhi hasil panen, terutama padi. Pada tahun 2022, luas lahan yang terkena banjir mencapai 690,3 ha, dan puso seluas 22,0 ha, sementara kekeringan menyebabkan kegagalan panen di 1.267 ha lahan.

3. Sektor Pesisir:

- Daerah pesisir Pekalongan mengalami kenaikan muka air laut hingga 5 mm/tahun yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Laut Jawa (3,9 mm/tahun). Akibatnya, abrasi, rob, dan akresi berdampak pada infrastruktur serta ekosistem pesisir, termasuk tambak-tambak ikan dan udang di tiga kecamatan pesisir.

4. Sektor Kesehatan:

- Perubahan iklim juga memicu peningkatan kejadian penyakit yang terkait dengan perubahan pola cuaca. Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan kasus demam berdarah (DBD), dan kawasan pesisir serta pertanian menghadapi tantangan kesehatan yang terkait dengan kualitas air dan dampak lingkungan lainnya.

5. Sektor Kebencanaan:

- Kabupaten Pekalongan secara berkala mengalami banjir yang menggenangi rumah warga dan memaksa ribuan orang untuk mengungsi. Tahun 2020 hingga 2022 tercatat setidaknya 30 hingga 900 rumah terdampak banjir, dengan potensi kejadian banjir semakin tinggi di masa mendatang.

Pentingnya Kegiatan Ini

Konsultasi publik ini sangat penting karena perubahan iklim kini sudah berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, dan ekonomi daerah. Penyusunan RAD-API ini adalah langkah konkret yang diambil untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko perubahan iklim. Rencana ini akan menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam merumuskan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang terkait dengan adaptasi perubahan iklim, sesuai dengan Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.

RAD-API ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang memprioritaskan ketahanan iklim melalui program-program di sektor kelautan, pertanian, dan kesehatan. Sinergi antara adaptasi perubahan iklim dengan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Pekalongan.

Notulensi Rapat dan Hasil Diskusi

Diskusi yang berlangsung dalam rapat ini menghasilkan beberapa poin penting yang akan menjadi fokus implementasi RAD-API:

1. Integrasi RAD-API dengan kebijakan lokal: Semua rencana aksi yang disusun akan diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan, baik dalam rencana jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang efektif.

2. Identifikasi sektor prioritas: Sektor-sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim diidentifikasi, yaitu air, pertanian, pesisir, kesehatan, dan kebencanaan. Fokus utama adalah bagaimana mengatasi masalah yang telah muncul, seperti kekurangan air, gagal panen, rob, abrasi pantai, dan peningkatan penyakit terkait iklim seperti demam berdarah.

3. Kebijakan dan program mitigasi: Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui kebijakan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal untuk lebih tanggap terhadap perubahan iklim. Program-program seperti peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, penanganan abrasi di pesisir, dan pengembangan teknologi pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim akan menjadi prioritas.

4. Kolaborasi lintas sektor: Salah satu hasil penting dari rapat ini adalah perlunya kolaborasi antara sektor-sektor yang berbeda, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pelibatan berbagai pihak dalam implementasi RAD-API diharapkan dapat mempercepat upaya adaptasi di berbagai tingkat, termasuk desa-desa yang rawan bencana.

Kesimpulan

Dengan adanya konsultasi publik ini, diharapkan semua pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan RAD-API untuk meminimalkan dampak perubahan iklim di Kabupaten Pekalongan. Perencanaan yang komprehensif ini menjadi fondasi penting bagi daerah untuk mengurangi risiko bencana, melindungi kelompok masyarakat rentan, serta memastikan keberlanjutan ekonomi dan ekologi di wilayah Pekalongan.

Dokumen RAD-API Kabupaten Pekalongan 2024 ini akan terus dimonitor dan dievaluasi agar dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan iklim yang cepat. Komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan aksi-aksi adaptasi ini akan menjadi langkah penting dalam upaya mewujudkan ketahanan iklim yang kuat dan terintegrasi dengan pembangunan daerah.